PBI & SE OJK

Peraturan Bank Indonesia & Surat Edaran OJK terkait dengan aktivitas jasa keuangan & perbankan :

• Pelaporan Rencana Bisnis BPR/S sesuai dengan ketentuan :
• Pasal 23 POJK No. 37/POJK.03/2016 dll.
• Timeline :
• Penyiapan data dan file pelaporan oleh OJK
• Sep - Nov 2017 | Industrial Test.
• Des 2017 Pelaporan dengan data real.
• Jaringan kantor meliputi kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis sesuai dengan POJK : 12 /POJK.03/2016.
• Update System Rasio Bisnis & TKS disesuikan dengan SE OJK No : 8/SEOJK.03/2016 tentang Bobot kredit yang diberikan & aset tetap lainnya untuk perhitungan CAR/KPMM dan Modal Inti.
• Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS sesuai dengan SE OJK Nomor 15 /SEOJK.03/2017 yang mencakup proses perencanaan, pengembangan dan pengadaan, serta pemeliharaan.
• Perhitungan Kolektibilitas dalam nominatif kredit:
• PBI No : 8/19/PBI/2006 dalam rangka untuk menyempurnakan ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;
• PBI No : 13/ 26 /PBI/2011 berkaitan dengan disempurnakan dan diselaraskan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
• SE OJK No : 8/SEOJK.03/2016 Berkaitan dengan KPMM & kekentuan AYDA.
• APU dan PPT No : 14/27/PBI/2012 meliputi :
• Sistem informasi manajemen Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Sistem informasi tersebut harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. 
• Selain itu, Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File), yang merupakan data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit, serta memiliki dan memelihara profil WIC.
• Perhitungan BMPK Nomor 41/SEOJK.03/2017 :
• % BMPK X Total Modal
• Total Modal = Jumlah Modal Inti + Modal Pelengkap.
• Transparansi Laporan Keuangan >> 15/3/PBI/2013 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan SAK Etap).

Peraturan Lainnya :

• Dari Direktorat Pajak untuk perhitungan pajak simpanan berupa tabungan & deposito :
• Tarif Pajak PPh Untuk Bunga Deposito dan Tabungan Lainnya yaitu 20% X Bunga atau sesuai dengan Tarif P3B. (untuk saldo diatas 7,5jt) terkait dengan :
• Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000;
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04 /2001.
• Menurut Peraturan Pemerintah No 131 Tahun 2000 mengenai pengecualian pemotongan PPh atas Bunga Desposito, tabungan dan Diskonto SBI yang berbunyi: bahwasannya bunga deposito tidak dikenakan pajak deposito apabila jumlahnya tidak melebih Rp7,5 juta. Nah jadi ketika Anda memiliki tabungan deposito kurang dari Rp7.500.000, maka suku bunga deposito Anda tidak akan dipotong untuk membayar pajak. Anda hanya perlu menemukan Bank yang memiliki produk deposito yang bisa dibuka dengan nominal kurang dari Rp7.500.000. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya?
• https://www.cermati.com/artikel/pajak-bunga-deposito-pemahaman-dan-cara-perhitungannya
• Pajak Deviden = 10% dari jumlah bruto dividen yang diterima sesuai dengan :
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/ 2010.
• Kementerian Kominfo :
• Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVION) | Sertifikat Tanda Tangan Digital (TTD / Digital Signature) sesuai dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016.
• Suku Bunga LPS :
• Simpanan yang layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
• Simpanan valas perbankan bagi warga asing negara asing untuk berinvestasi dan atau berwisata di Indonesia.